Meneropong Program Desmigratif Secara Utuh

Program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.

Program Desmigratif tak hanya memberdayakan masyarakat pedesaan, namun sekaligus meningkatkan peran pemerintah desa. Seperti apa profil utuh dari program ini?

Mendapat penghasilan atau pendapat yang layak adalah hak setiap warga negara. Pun demikian dengan memilih tempat bekerja, menjadi hak setiap orang. Dua hal ini saling terkait dan sering menjadi persoalan setiap negara, termasuk di beberapa negara maju. Terbukti, tak sedikit para tenaga kerja di beberapa negara melintas ke negara lain untuk mendapat pekerjaan yang layak dam berpenghasilan  tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Cukup banyak masyarakat Indonesia yang juga menjatuhkan pilihan untuk bekerja di luar negeri. Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri,  walaupun dengan jabatan yang sama, merupakan faktor pendorong utama calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Namun, selama ini sebagian besar masyarakat yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri belum mendapatkan informasi akurat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Dampaknya, sering terjadi korban perdagangan manusia (trafficking in person). Di sisi lain, TKI (tenaga kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif. Perilaku ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara itu, keluarga yang ditinggalkan pun hanya mengharapkan gaji TKI (remittence), tanpa berusaha memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Hal lain yang terjadi adalah anak-anak TKI tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang baik.

Kondisi inilah yang menggugah Pemerintah untuk membuat program yang bersifat koordinatif dan berintegrasi untuk menjawab semua permasalahan di atas. Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Desmigratif adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif Pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Desmigratif merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan, serta memberi perlindungan bagi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) atau TKI di desa yang menjadi kantong-kantong

TKI. Melalui Desmigratif, Kemnaker menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CTKI/ TKI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Dengan konsep ini, pemerintah desa diharapkan lebih berperan aktif dalam  peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak pra penempatan, hingga kembali ke daerah asal, dengan aman, cepat, mudah, dan berbiaya murah.

Empat Kegiatan Utama Program Desmigratif di daerah asal TKI difokuskan kepada empat kegiatan utama yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan. Pertama, memberikan informasi dan layanan migrasi. Melalui pembangunan pusat informasi dan layanan migrasi, warga desa yang ingin bekerja ke luar negeri mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan layanan dokumen bagi calon TKI. Beberapa dokumen tersebut seperti KTP, KK, surat keterangan atau dokumen lainnya sebagai dokumen awal dalam pembuatan paspor.  Kegiatan layanan ini dilaksanakan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah

desa. Peran aktif pemerintah desa lainnya adalah membantu menyelesaikan permasalahan TKI. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif.

Program yang digagas oleh Kemnaker ini merupakan program yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Program Desmigratif membidangi penciptaan usaha produktif melalui pelatihan usaha, pendampingan usaha, serta bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya. Melalui program ini, diharapkan keluarga TKI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usaha- usaha produktif. Jadi, tidak menghabiskan uang kiriman anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Ketiga, memfasilitasi pembentukan komunitas pengasuhan tumbuh kembang anak (Community Parenting) atau Bina Keluarga TKI. Dalam kegiatan ini, pemerintah membantu masyarakat dalam pembentukan komunitas yang tugasnya membimbing keluarga TKI dalam hal mendidik, mengasuh dan membimbing anak dengan baik dan benar. Melalui kegiatan ini, anak- anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar mengajar yang disebut “Rumah Belajar Desmigratif ”. Orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan, merawat, mendidik, dan membimbing anak terus bersekolah dan mengembangkan  kreatifitasnya. Keempat, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi atau lembaga keuangan. Dalam kegiatan ini, Program Desmigratif bertujuan untuk membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dan kemudahaan akses permodalan yang terorganisir. Bentuknya, berupa koperasi usaha, Baitul Mal Wat Thamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan bentuk lembaga keuangan lainnya yang menjadi inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh Pemerintah. Dari keempat kegiatan tersebut, tergambar bahwa pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran Program

Siapa sebenarnya yang menjadi sasaran Program Desmigratif? Program ini secara umum bertujuan untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan CTKI/ TKI dan keluarganya sejak dari dan kembali ke daerah asal. Kriteria peserta yang akan menjadi sasaran dari program ini antara lain; calon TKI, yaitu TKI yang akan berangkat ke luar negeri; keluarga TKI, yaitu suami/istri atau anak atau ayah/ibu dari TKI yang sedang bekerja di luar negeri, TKI Purna, yaitu TKI yang sudah tidak bekerja di luar negeri dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan. Dari sisi lokasi, sasaran program

Desmigratif adalah desa-desa asal TKI dengan jumlah TKI cukup banyak dan diutamakan desa yang tingkat terjadinya permasalahan TKI cukup banyak. Kriterianya antara lain; desa dengan penduduk yang berusia produktif bekerja sebagai TKI; desa dengan penduduk yang pernah mengalami permasalahan TKI; desa dengan penduduk yang bekerja ke luar negeri tidak melalui mekanisme/non

prosedural; dan desa asal TKI yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Menurut data Kemnaker, target Program Desmigratif untuk tahun 2017 sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/

Kota kantong TKI, dan 20 desa di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTT. Desa-desa tersebut ditentukan setelah melalui pendataan akurat, sesuai kriteria di atas.

Indikator Keberhasilan

Ada tiga prinsip penting yang dipegang Kemnaker dalam penyelenggaraan Program Demigratif. Pertama, prinsip kolaboratif. Artinya, dalam pelaksanaannya bekerjasama, bersinergi, dan berintegrasi dengan berbagai kegiatan dan program yang terkait dari para pemangku kepentingan. Kedua, prinsip partisipatif. Artinya, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Ketiga, prinsip berkelanjutan. Artinya, setiap pengambilan keputusan

dalam penyelenggaraan program Desmigratif harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan. Lantas, apa indikator dari keberhasilan

Program Desmigratif? Ada tiga indicator yang akan menjadi tanda keberhasilan program ini, yaitu indikator output, indikator outcome dan indikator benefit. Dalam indikator output, setidaknya ada sembilan indikator turunan. Pertama, tersedianya sarana informasi dan berfungsinya layanan tata kelola TKI di balai desa. Kedua, terlaksananya pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kewirausahaan/skill, pendampingan, bantuan sarana usaha dan bantuan peralatan pengemasan serta pemasaran baik online maupun offline. Ketiga, tersedianya sarana pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan atau di lembaga yang bergerak di bidang  pelatihan kerja yang ada di desa migran

produktif. Keempat, tersedianya sarana dan berfungsinya pusat aktivitas sosial masyarakat di Rumah Belajar Desmigratif. Rumah belajar ini merupakan tempat untuk antara lain: bermain anak, belajar anak, konseling, taman baca, belajar ahasa asing, pelatihan wirausaha, dan lain-lain. Kelima, terbentuk atau berkembangnya koperasi atau lembaga keuangan lain yang produktif dan berkelanjutan. Keenam, terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi,dan integrasi para pemangku kepentingan untuk pengembangan Desmigratif. Ketujuh, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme bekerja ke luar negeri secara prosedural. Kedelapan, tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif. Kesembilan, terlaksananya pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anak TKI secara baik dan benar.

Sedangkan untuk indikator outcome, ada 11 indikator turunan. Pertama, menurunnya persentase TKI non prosedural. Kedua, meningkatnya jumlah wirausaha produktif. Ketiga, eningkatnya kontrol sosial masyarakat tehadap tumbuh kembangnya anak anak. Keempat, meningkatnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan pola asuh anak. Kelima, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kualitas hidup (PHBS- Pola hidup bersih dan sehat). Keenam, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Ketujuh, meningkatnya permodalan masyarakat. Kedelapan, meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan koperasi dan atau lembaga keuangan lainnya. Kesembilan, meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi para pemangku kepentingan untuk pengembangan Desmigratif. Kesepuluh, meningkatnya jumlah anak-anak TKI yang mendapatkan pendidikan. Kesebelas, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten Sementara itu, indikator benefit memiliki empat indikator turunan. Pertama, menurunnya tingkat permasalahan penempatan TKI ke luar negeri dan berkurangnya kasus-kasus trafficking in person. Kedua, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Ketiga, meningkatnya ketahanan keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak keluarga TKI. Keempat, meningkatnya jumlah kesempatan kerja di desa.

 

Persiapan dan Rencana Aksi

Setiap kegiatan yang besar dan terintegrasi, persiapan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Pun demikian dengan Program Desmigratif, ada beberapa kegiatan persiapan yang dilakukan, antara lain: identifikasi, pengusulan dan verifikasi lokasi oleh tim yang ditunjuk, penetapan lokasi, penyusunan rencana aksi, dan sosialisasi. Kegiatan identifikasi, selain digunakan untuk identifikasi kebutuhan dan kelayakan desa, juga digunakan sebagai indicator keadaan awal. Ada sepuluh kegiatan yang dilakukan dalam identifikasi ini. Pertama, identifikasi karakter masyarakat desa (jenis kelamin, pendidikan, usia). Kedua, identifikasi dan analisa ketenagakerjaan menurut sektor pekerjaan (tingkat pengangguran, penduduk usia produktif).Ketiga, identifikasi tentang TKI (Calon TKI, TKI Purna, TKI yang sedang bekerja di Luar Negeri) dan Keluarga TKI (suami/ istri TKI dan anak- anak TKI). Keempat, identifikasi dan analisa sarana dan prasarana untuk mendukung program Desmigratif. Kelima, identifikasi dan analisa potensi desa. Keenam, identifikasi dan analisa produk unggulan yang akan dikembangkan (mulai pelaku usaha, bahan baku, kegiatan produksi/budidaya, pengemasan dan pemasaran), dengan pendekatan pengembangan diarahkan kepada One Village One Product (OVOP). Ketujuh, identifikasi dan analisa para pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan. Kedelapan, identifikasi dan analisa mitra lokal. Kesembilan, identifikasi dan analisa petugas desa dan/atau masyarakat yang ditugaskan untuk mengelola pusat layanan migrasi dan rumah belajar desmigratif. Kesepuluh, identifikasi dan analisa isu dan permasalahan. Sumber data dari aparat desa, masyarakat, dokumen resmi. Sementara, penyusunan rencana aksi meliputi perumusan tujuan, sasaran, kriteria dan ukuran keberhasilan, langkah-langkah teknis, pembiayaan, rencana keberlanjutan program, pembagian peran dan pengorganisasian tim pelaksana di lapangan, rencana monitoring dan evaluasi serta rencana waktu pelaksanaan.Sedangkan sosialisasi dilakukan oleh kepala desa kepada masyarakat tentang rencana aksi program Desmigratif. Untuk merealisasikan pelaksanaan Program Desmigratif, pemerintah telah menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa Program Desmigratif merupakan program yang benar-benar dipersembahkan oleh Pemerintah untuk

kepentingan rakyat. (Pentazone, Juni, 2017, Abdul Kholis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *