Desmigratif: Harapan Baru Keluarga TKI

Kementerian Ketenagakerjaan membuat terobosan baru dalam upaya menyejahterakan keluarga TKI, melalui Desmigratif. Ada empat pilar utama dalam program ini. Siapapun sudah ma’fum bahwa para tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah pahlawan devisa. Mereka berjuang di negeri orang demi meraih kehidupan yang lebih baik untuk diri dan keluarganya. Banyak dijumpai, perjuangan keras para TKI tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik oleh keluarga yang ada di kampung halaman.Tak sedikit diantara mereka yang menghabiskan uang hasil jerih payah TKI hanya untuk sekadar memenuhi makan sehari-hari. Padahal, uang hasil kiriman para TKI yang jumlahnya tak sedikit itu, jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Inilah salah satu yang mendasari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mencari terobosan yang tepat, agar bisa memberdayakan ekonomi para keluarga TKI. Kemanker memiliki program unggulan yang diberi nama Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Melalui program ini, keluarga diharapkan dapat berperan mengelola devisa yang dikirimkan TKI dan tak berpangku tangan.

Empat Pilar Desmigratif

Dalam salah satu acara pencanangan  Desmigratif di Jawa Barat beberapa waktu lalu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan, ada empat kegiatan utama dalam program desmigratif ini. Pertama, pusat layanan migrasi. Kegiatan ini adalah orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja di luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal. Pemerintah desa harus bisa memberi informasi tentang cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya, selama ini warga mendapat info tentang TKI itu dari calo-calo yang banyak beredar di desa. Perlindungan TKI harus dilakukan sejak pra, hingga kembali ke daerah asal. TKI harus merasakan pelayanan yang aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. Desmigratif juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para stakeholder dalam upaya memperbaiki nasib dan perlindungan masyarakat yang akan menjadi TKI ke luar negeri maupun yang telah menjadi purna TKI. “Menjadi TKI ke luar negeri adalah hak setiap orang dan menjadi TKI merupakan pilihan. Negara hadir untuk melayani dan melindungi TKI sejak pra, hingga kembali ke daerah asal harus aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. Semua dilakukan sejak dari unit terkecil yaitu dari desa,” ujar Menaker Hanif Dhakiri. Nah, Program Desmigratif dirancang untuk menekan jumlah TKI Non- Prosedural. Karena TKI Non-Prosedural ini sangat berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya.

Kedua, kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Kegiatan ini membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya. Nantinya saat TKI yang bekerja di luar negeri mengirimkan uangnya atau sudah kembali ke desa, maka sudah ada basis usaha produktif yang bisa dibangun antara TKI dengan keluarganya di desa.

Ketiga, kegiatan untuk menangani anak-anak TKI atau anak-anak buruh migran dalam bentuk community parenting. Dengan kegiatan ini anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar.  Dalam konteks ini orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik agar mereka bisa terus bersekolah mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan masa kanak-kanak mereka.

Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi TKI yang kuat bisa jadi fasilitator pengembangan usaha produktif di masyarakat ataupun kepentingan lain seperti tabungan dan investasi.

Aksi Kemanker Selanjutnya

Pada pelaksanaannya, dari 50 kabupaten yang menjadi kantong-kantong TKI telah ditetapkan dua desa yang menjadi percontohan program, yaitu Desa Kenanga di Indramayu (Jawa Barat) dan Desa Kuripan di Wonosobo (Jawa Tengah). Pada tahun 2017  ada 100 desa yang akan menjadi desmigratif di 50 kabupaten/kota dan khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur akan dibentuk 20 desmigratif dari 10 kabupaten/kota kantong TKI. Beberapa kabupaten tersebut antara lain yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan target hingga tahun 2019, yakni 500 desa Desmigratif dari 200 kabupaten/kota. Desa Kenanga, Indramayu yang menjadi desa percontohan telah mendapatkan pelatihan pembuatan produk dari potensi desa yang dimiliki seperti kerupuk kulit ikan, kerupuk udang, keripik mangga,manisan mangga, dodol mangga, sirup mangga, bakso soji, abon sapi, dan rempeyek. Sedangkan di Desa Kuripan, Wonosobo, pelatihan yang didapatkan antara lain pengolahan salak, singkong, daging ayam, telur puyuh serta memberikan pelatihan keterampilan membatik. Desa Kuripan terpilih sebagai salah satu desa percontohan karena banyak memiliki warga yang berprofesi sebagai TKI di luar negeri. Data yang dimiliki Pemerintah Desa Kuripan menunjukkan bahwa jumlah warga desa yang tercatat sebagai TKI aktif adalah sebanyak 170 orang, sedangkan 178 warga lainnya tercatat sebagai TKI purna.  Kedua desa juga mendapatkan pelatihan pengemasan sampai dengan pemasaran produk. Pelatihan melibatkan Balai Besar Perluasan dan Kerja Lembang, Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang, dan Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia. (Pentazone, Juni2017, Abdul Kholis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *