Alur Inpassing

 

Alur Proses Inpassing melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Dinas berkoordinasi dengan BKD terkait formasi pegawai untuk mengusulkan pegawai yang akan mengajukan inpassing. Usulannya dilengkapi dengan dokumen portofolio Selanjutnya BKD mengusulkan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Ketenagakerjaan. Biro Organisasi dan Kepegawaian membentuk Tim Seleksi Administrasi yang terdiri dari unsur sesditjen masing-masing direktorat.
  2. Berkas seleksi administrasi yang lulus disampaikan ke Tim Uji Kompetensi untuk dilakukan penilaian portofolio..
  3. Tim Uji Kompetensi membuat Berita Acara Lulus Uji Kompetensi.
  4. Berita Acara dari Tim Uji Kompetensi diserahkan ke Sekjen untuk diterbitkan rekomendasi.
  5. Sekjen mengirimkan rekomendasi ke BKD dan tembusannya ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
  6. BKD mengangkat pegawainya menjadi pejabat fungsional Pengantar Kerja.

 

Pembentukan Tim Uji Kompetensi yang beranggotakan unsur Biro Organisasi dan Kepegawaian, Bagian Kepegawaian Binapenta dan PKK, dan unit teknis terkait. Mekanisme pembagian tugas tim seleksi administrasi dan uji kompetensi sebagai berikut :

  1. Tim Seleksi Administrasi (SK Sekjen)
  • Tugas : Melakukan seleksi administrasi
  • Anggota Tim : Sesditjen
  1. Tim Uji Kompetensi (SK Dirjen)
  • Tugas :  Melakukan penilaian portofolio
  • Anggota Tim :  Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta unit teknis Ditjen                 Binapenta

 

Portofolio minimal sesuai dengan Permenaker No.4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan pasal 5 adalah:

  1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
  2. Fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  3. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  5. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
  6. Fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
  7. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
  8. Peserta Inpassing memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang pelayanan penempatan tenaga kerja dan jabatan terakhirnya harus sesuai dengan jabatan fungsional yang dituju. Batas waktu pengusulan peserta Inpassing akhir September 2018.
  9. Pengangkatan jabatan fungsional melalu jalur inpassing tidak mensyaratkan lulus diklat

 

Selanjutnya portofolio lain yang dapat ditambahkan dalam persyaratan yaitu:

  1. Pengalaman Kerja
  2. Riwayat Jabatan
  3. Pengalaman Kerja
  4. Sertifikat Pelatihan/Bimtek
  5. SPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *